5 Juta Buruh Mau Mogok Kerja Bulan Depan, Tuntut Gaji Naik 10% di 2025
Jumat, 18 Oktober 2024
Edit

Jakarta -
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai
Buruh, Said Iqbal mengumumkan buruh akan melakukan mogok kerja pada November
2024.
Aksi mogok
ini diprediksi melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang
berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung. Total buruh yang akan
ikut serta dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 juta orang, yang tersebar di
berbagai sektor industri di Indonesia.
Said Iqbal
mengatakan rencananya mogok nasional dilaksanakan pada 11-12 November dan/atau
25-26 November 2024. Tanggal-tanggal tersebut dipilih secara tentatif, dan aksi
ini akan berlangsung selama dua hari penuh.
"Sektor-sektor
yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok,
makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak,
Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan, buruh
pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam
mogok nasional ini," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat
(18/10/2024).
Dia
mengatakan keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh
terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat
nasional.
Said Iqbal
menegaskan bahwa mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan
undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003.
"Ini
adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat
kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah
minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang
mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," kata Said Iqbal.
Said Iqbal
juga mempertegas bahwa Partai Buruh tidak menjadi pengorganisir utama mogok
nasional ini. Yang mengorganisir sepenuhnya adalah serikat-serikat pekerja,
bukan partai politik.
Dia
mengatakan Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan
para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok
nasional ini kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10% serta pencabutan Omnibus
Law (UU Cipta Kerja).
Mogok
nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh
kawasan industri di Indonesia, termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350
kabupaten/kota.
Said Iqbal
menyebut, seluruh buruh, baik yang menjadi anggota serikat buruh maupun yang
bukan, dipersilakan untuk ikut serta dalam aksi ini, karena perjuangan ini
menyangkut kepentingan semua buruh.
Lokasi aksi
unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta
di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur,
DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.
"Ini
adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami
meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu
lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari
lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung," jelas Iqbal.
Said Iqbal
juga mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional
untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.
"Saya
menghimbau agar aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tidak boleh ada
tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan
suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi,"
tegasnya.
Mogok
nasional ini, menurut Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar
dalam sejarah Indonesia, dan akan berlangsung dengan melibatkan jutaan buruh di
seluruh negeri. Partai Buruh, meski tidak mengorganisir, menyatakan dukungan
penuh terhadap perjuangan ini dan terus mendorong agar upah minimum dinaikkan
serta Omnibus Law segera dicabut.
Sumber : Detik